Penjelasan Menag Tentang RUU Pesantren

Jadi begini saya minta klarifikasi beberapa hal supaya kita punya pemahaman yang lebih utuh lagi, jadi saya ini sekarang masih menjadi anggota partai jadi tahu pengalaman beberapa periode menjadi anggota DPR.

Jadi begini, mengatakan bahwa ini pendapat DPR atau ini pendapat partai ini jangan bertumpu hanya pada orang- perorangan, jadi kalau ada anggota DPR apapun fraksinya dia berpendapat itu belum serta merta pendapat fraksinya apalagi pendapat DPR. DPR ini luas, pendapat lembaga DPR secara lembaga baru diketahui itu ketika paripurna, itu baru diputuskan, itu baru pendapat DPR.Sebelum ada keputusan paripurna yang dihadiri seluruh anggota  DPR maka itu masih pendapat yang masih orang-perorang.

Jadi mohon bisa tidak jauh menyimpulkan apalagi pendapat legal drafter itu lebih sama sekali iya sepeti penghormatan-penghormatan kepada mereka, jadi anggota DPR pun berbicara orang-perorang itu pendapatnya sendiri.Pendapat fraksi itu bisa diketahui ketika nanti secara resmi ketika nanti secara resmi ada pendapat akhir fraksi, itu nanti baru bisa diketahui sikap fraksi.Karena sikap orang-perorang belum tentu mencerminkan dari pendapat fraksi. Pendapat fraksi belum tentu mencerminkan pendapat DPR, jadi gitu jika ada angota tadi disebut fraksi ini fraksi itu,itu masih sebatas pendapat dia secara pribadi.

Nah karena tidak semua anggota DPR apalagi fraksi tidak memahami subtansi apa yang dibahas dalam RUU ini jadi kan tidak semua orang pernah mondok tidak semua orang punya konsen kepedulian dengan pondok dengan apa lembaga-lembaga pendidikan diniyah kita. Jadi oleh karenanya tadi pertanyaannya “sejauh mana optimisme kita?”  menurut saya sangat besar karena ini prosesnya cukup panjang, kita masih punya cukup waktu untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada mereka,ini yang pertama.

Yang kedua yang terkait dengan yang ada mengatakan legal drafter, ada yang mengatakan waaduh ini sudah tidak bisa diubah lagi ini, jadi saya juga ikut mendalami apa sih sebenarnya yang terjadi persoalan-persoalan ini .Jadi ini lebih semata-semata persoalan teknis, prosedural, mekanisme proses pengajuan RUU di internal DPR. Jadi begini bapak-bapak sekalian, rancangan undang-undang itu asalnya dari dua sumber dari DPR dan dari pemerintah.Nah biasanya sampai dengan ini diputuskan DPR itu setelah disahkan di paripurna insyaallah tanggal 16 nah untuk bisa disahkan maka dia harus disepakati oleh fraksi-fraksi.

Disini persoalannya tidak semua fraksi  yang ada di DPR punya kepedulian yang sama agar  ini segera digolkan katakanlah begitu. Nah oleh karenanya supaya ini tidak kehilangan momentum, apa istilahnya itu seperti tidak masuk angin, ini sebagian fraksi ini ingin mengsegerakan ini pokonya dibawa ke paripurna,  masalah isi itu  nantilah, karena kalau isi ini di bongkar-bongkar lagi prosesnya lama lagi, dikembalikan lagi di Baleg lagi dibahas lagi itu nanti kapan sampai paripurnanya? jadi mereka-mereka ini lebih berpandangan teknis mekanisme prosuderal saja, agar ini  segara dibawa ke paripurna, segera disahkan, sehingga ini resmi menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Lalu isinya nanti bisa dibicarakan lagi dalam pembahasan dengan pemerintah begitu.

Ini  strategi saja sebenarnya untuk ini mempercepat proses untuk itu benar-benar resmi RUU-nya DPR. Nah pertanyaanya ‘sejauh mana pemerintah punya kewenangan, otoritas untuk bisa merubah, tidak hanya ayat-ayat redaksional tapi juga pasal-pasal dan bab.

Sama kewenangan pemerintah dengan DPR, jadi tadi itu undang-undang dasar itu kita menyatakan bahwa sebuah RUU, itu apakah datang dari pemerintah apakah datang dari DPRitu ketika pembahasan, keduanya memiliki kewenangan yang sama untuk membahas dan memberikan persetujuan. Jadi kalau dari salah satu pihak saja apakah DPR apakah pemerintah tidak memberikan persetujuan  atas sebuah ayat sekalipun tidak akan pernah  menjadi undang-undang,nah jadi sama setara posisinya.

Jadi pemerintah sangat punya kewenangan untuk mengubah itu. Oleh karenanya kalau itu RUU datang dari DPR, ada dikenal istilah DIM itu teknis sekaligus untuk, DIM itu daftar inventarisasi masalah. Jadi kalau RUU datang dari pemerintah maka yang membuat DIM itu fraksi-fraksi, RUU-nya kan datang dari pemerintah seperti apa ,oh pemerintah punya mau begini rancangannya, maka fraksi-fraksim itu mengomentari maunya pemerintah seperti apa, pasal ini bunyinya begini fraksi pandangannya begini.  jadi kalau datang dari pemerintah maka DIM itu akan banyak karena terdiri dari DIMnya fraksi-fraksi,  nah nanti dipersandingkan itu,itulah yang menjadi bahan utama pembahasan dalam RUU. Biasanya dalam pansus atau komisi tertentu yang ditugasi untuk membahas itu. Sebaliknya jikalau RUUnya datang dari DPR maka yang membuat DIM itu adalah pemerintah,  jadi  nanti kaitannya dengan RUU pesantren ini hanya ada dua persandingan saja, RUU yang diusulkan DPR ketika nanti diresmikan di paripurna dan apapun isinya itu, nah nanti pemerintah akan membuat persandingan, usulan dari pemerintah ini, nah jadi nanti hanya akan ada dua rancangan.

Itulah nanti yang akan menjadi pembahasan utama di DPR nanti.Oleh karenanya panjenengan semua sangat punya peluang untuk membuat yang dari pemerintah ini persandingan itu,oleh karenanya nanti, saya sudah sampaikan ke pak Zayadi nanti ketika kita membuat DIM, karena itu betul seperti yang pak Amal bilang harus melihat titk komanya jadi ayat demi ayat itu ada persandingannya pasal sekian ayat sekian persandingannya ini semua secara detail begitu.

Nah dalam rencana kami kemarin kami sudah sepakati, ketika kita menyusun rancangan dari pemerintah sebelum diajukan di DPR, itu kita akan sampaikan ke forum seperti ini dulu supaya masingmasing memberikan masukan, yang mu’adalah masukannya seperti apa, ma’had ‘aly seperti apa PDF seperti dan semua kita. Jadi ketika nanti pemerintah menyampaikan persandingannya, itu setelah mendapatkan masukan-masukan dari panjenengan semua. Jadi itu rencana kita, kalau perlu kita bikin FGD atau pertemusn setengah atau satu hari itu supaya masukan masukan konkrit begitu. Kalau perlu kita bisa share lewat media-media social seperti grup whatsApp itu silahkanpanjenengan kritisi titik komanya seperti apa.

Nah yang ketiga saya ingin menekankan sedikit kaitannya tentang teknis legal drafting, bagaimana cara merumuskan sebuah norma, peraturan, regulasi.Memang ini tarik-menarik antara apakah detailrinci, apakah cukup pokok-pokoknya saja.Iini semuanya masing-masing mempunyai plus minusnya.Kalau kita membuat rinci semakin detail sebuah norma dibuat  ini sebenarnya panjenengan sudah paham lagi karena sudah mendalami hukum fiqh semakin detail itu semakin membuka lubang yang lain karena misalnya yang dimaksud dengan misalnya tadi ma’had ‘ali kita devinisi gitu ya,definisi itu semakin ketat itu semakin membatasi yang tidak disebut oleh definisi itu tidak masuk.

Nah itu salah satu kerugiannya meskipun jelas tapi,kita berharap sebuah norma bisa berlaku panjang nah kita kadang-kadang karena keterbatasan kita,kita bisa mengantisipasi perkembangan Ma’had ‘ali itu seperti apa misalnya contoh saja sehingga kita terlalu rinci itu malah membatasi ruang gerak apa yang mau kita deinisikan meskipun manfaatnya bisa lebih jelas memang tidak akanada persepsi lain dari apa yang kita definisikan jadi ini memang plus-minusnya. Kemudian kalo dibikin agak renggang memang menjadi fleksible ruang gerak itu bisa mengantisipasi kemudian dinamika kedepan mungkin boleh jadi saat sekarang ini belum kita bayangkan seperti apa tapi itu nah itu semua teknis regulasi nanti, intinya pointnya sebetulnya sudah sepakat bahwa jangan sampai merugikan kan intinya begitu ya, kalau merugikan lebih baik ngga pernah ada.

Nah yang kedua yang teknis kalau memang  inginn hal-hal yang detil itu memang tidak bisa dimuat dalam undang-undang jadi undang undang hirarkinya begitu undang-undang dasar PP, PERPRES atau PERDA atau Peraturan-peraturan menteri ini usulan saya pribadi yang mungkin bisa masing-masing ini kan bisa dilihat dari aspeknya,kalau dibuat ketentuan lebih lanjut diatur oleh PP maksudnya peraturan pemerintah proses PP itu sangat panjang lama sekali karena PP itu melibatkan kementerian yang ada jadi harus melibatkan banyak semua kementerian Harus disetujui masing-masing karena presidens sebelum beliau setujui beliau juga akan minta semua kementerian lembaga terkait yang ada itu tapi kalau peraturan menteri itu lebih simple karena itu hanya domainnya menteri, nah oleh karenanya manga nanti dipertimbangkan seperti apa tapi dari sisi teknis bagaimana norma atau regulasi lebih lanjut hal pokok yang diatur undang-undang itu kalau di peraturan menteri itu lebih mudah tidak hanya sisi waktu pembuatannya tapi panjenengan mudah juga aksesnya karena hanya satu pintu menteri itu, tapi kalau perprespanjenenengan harus menghubungi segala pihak yang dilobi harus banyak yang diyakinkan dialognya itu apalagi PP itu sudah lebih walaupun dari sisi waktu lebih tapi sebenarnya kalo undang-undang sudah mereper merujuk ketetntuan ini lebih lanjut akhirnya lebih lanjut oleh peraturan menteri itu sama kekuatan peraturan menteri dengan misalnya peraturan itu lebih lanjut oleh PP jadi selama eksplisit dinyatakan oleh undang-undang bahwa ketentuan lanjut diatur oleh sebuuah wadah hukum apakah PP apakah PERPRES apakah peraturan menteri maka kedudukan hukum ini sama karena semuanya diperintah langsung oleh undang-undang.

Jadi menurut hemat saya lewat menteri itu lebih gampang mulai dari sisi waktu juga karena menteri bisa langsung menerbitkan PMA gambarannya pemerintah kedudukannya sama dengan DPR jadi DPR jadi DPR juga tidak semena-mena ke pemerintah harus menyutujui sebagaimana pemerintah juga tidak semena-mena memaksa DPR harus menyutujui ini sama dan kami di kemetrian agama yang sudah punya tekad momentum kita bagaimana tadi lembaga pendidikan agama adalah sesuatu yang asli tidak hanya bassis tetapi juga tulang punggung,  jadi ini peluang kita bagaimana Negara memberikan pengakuan yang lebih besar bagi keberlangsungan pada lembaga penndidikan lembaga yang utama lalu kemudian kontribusi  pesantren madrasah ini juga bisa lebih konkret dalam ikut membanggun bersama bangsa saya kira itu.

Sumber: Jawaban Menteri Agama ats berbagai pertanyan para pimpinan pesantren di Yogyakarta 11 Oktober 2018, bertempat di D’Omah.